Menjelang pemilu 2009 lalu
banyak politisi masuk kampus, mengajak anak-anak muda untuk peduli
politik. Apatisme terhadap politik di kalangan muda saat itu memuncak.
Kekecewaan terhadap pemerintah daerah menjadi pemicunya. Sejumlah kasus
di pusat menambah kekecewaan pada dunia politik. Apatisme itu terbukti
dengan tingginya angka golput dalam pemilu 2009 yang mencapai 49.677.776
atau 29, 0059 persen, dari total total daftar pemilih tetap (DPT)
sebanyak 171.265.442 orang (data resmi KPU dimuat di Kompas.com).
Kecurangan juga terjadi sangat masif saat itu.
Kehadiran para politisi ke
kampus juga didukung komentar para pengamat tentang perlunya anak-anak
muda terjun ke dunia politik. Membenahi dari dalam sistem, begitu dalil
yang sering didengungkan. Partai-partai membuka pintu selebar-lebarnya
bagi para politisi muda. Hasilnya, banyak juga aktivis mahasiswa yang
tergiur untuk mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif. Tahun-tahun
berikutnya, wacana pemberdayaan pemuda di ranah politik kian kencang.
Partai baru (pecahan dari partai-partai besar dan menengah) dan
Pemilukada memperlebar peluang bagi anak muda untuk berkiprah di wilayah
politik.
Belakangan, kiprah politisi muda
kemudian disorot. Lembaga Survei Indonesia bahkan pernah merilis bahwa
korupsi dalam lima tahun ini di dominasi oleh anak-anak muda. Hampir
semua institusi politik, birokrasi dan pemerintahan, di pusat maupun di
daerah diwarnai korupsi yang -diberitakan- banyak dilakukan kaum muda.
Di kalangan aktivis mahasiswa,
fenomena korupsi juga sangat dipahami dan mungkin telah dipraktikkan
bersama meskipun dalam skala kecil. Dalam gelaran orientasi pengenalan
kampus (Ospek), atau bahkan dalam pelaksanaan seminar-seminar pun banyak
terjadi. Dalam kegiatan skala nasional, korupsi bisa jadi terjadi lebih
massif. Berita seputar korupsi telah menjadi sarapan sehari-hari di
Koran maupun di televisi. Suap dan korupsi terjadi hampir di semua
ranah kehidupan di negeri ini. Bahkan masuk di wilayah sakral keagamaan.
Dunia akademis yang seharusnya idealis juga tak luput dari isu korupsi.
Negeri Sampah
Buanglah sampah pada tempatnya.
Kalimat itu tertera di mana-mana, namun faktanya sampah pun bertumpuk di
mana-mana. Bahkan Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta yang fenomenal dan
digandrungi para pembaharu itu pun dibuat termenung dengan tumpukan
sampah di Kali Ciliwung.
Soal sampah ini saya teringat
obrolan dengan salah satu pejabat eselon tiga di Banten, setahun lalu,
ketika saya masih bertugas sebagai reporter di sebuah media di Banten.
“Tahukah kamu, banyak orang terutama para pejabat menilai wartawan itu
bak sampah!” katanya mengungkap kegelisahannya terhadap negeri ini,
terhadap profesi jurnalis yang telah melenceng dari jalur yang
diidamkan.
Perbincangan ringan malam itu,
memunculkan beban seberat gunung. Sebenarnya saya tak heran dengan
pernyataan itu. Kaget pun tidak. Sebab stigma negatif terhadap wartawan
telah lama tersemat. Terpatri sejak media, seperti kata Goenawan
Mohammad, berubah menjadi industri kata-kata. Sejak para penulis,
seperti kata Rendra, menjadi penyair salon. Meski masih ada puluhan
jurnalis yang jengah dan prihatin atas kondisi itu, tapi fakta di
lapangan berkata lain.
Sialnya, banyak jurnalis muda
terjebak untuk memperkuat stigma negatif itu. Sialnya lagi, cerita
sampah itu terucap dari pegawai pemerintahan, yang juga kerap dinilai
sampah. Kalimat itu keluar dari warga negara yang digaji dari uang
rakyat, menikmati berbagai subsidi yang diperoleh dari pajak. Saya
bertambah jengah, ketika dia mengajak berkolaborasi dalam memanipulasi
program yang didanai APBD. Ah, kau pun sampah juga ternyata. Begitu,
ketus saya dalam hati.
Soal sampah, Gus Dur saat
menjabat sebagai Presiden RI juga pernah membuat lelucon tentang
fenomena aktivis sampah. Lelucon itu kemudian dijawab oleh sang aktivis,
bahwa sampah juga masih bisa didaur ulang. Masalahnya, ternyata negeri
ini tak hanya kumuh oleh sampah organik dan non organik yang mudah
didaur ulang. Banyak sampah yang lebih mengerikan di negeri ini. Sampah
manusia. Aparat sampah, pejabat sampah, tokoh agama sampah, pejuang LSM
sampah, wartawan sampah, penulis sampah, hingga pelajar dan mahasiswa
sampah.
Kunjungan Jokowi ke kali
Ciliwung beberapa waktu lalu, menyadarkan kita pada pentingnya peran
pemulung sebagai pahlawan pengurai sampah. Dibutuhkan banyak super hero
yang mampu mendaur ulang sampah yang mengerikan itu. Mungkin para ahli
terapi hipnotis bisa melakukannya. Mencuci pikiran-pikiran penuh sampah,
lalu mengisinya dengan ide-ide kreatif, bergizi, dan penuh semangat
untuk bersama membenahi negeri yang tengah dirundung bencana sampah.
Jalan Lain, Pasukan Bubur
Keresahan pada sampah di negeri
ini ternyata dirasakan oleh banyak kalangan. Simak topik dan status di
media sosial, yang sering dijadikan tempat sampah para penggalau. Di
sana kita akan melihat betapa indah takdir Tuhan, menjadikan negeri ini
sebagai tempat sampah. Sebab banyak hikmah yang lahir di negeri sampah
ini.
Motivator, penceramah dan
presenter muda membawa suara optimisme yang walaupun semu, tapi memberi
aura positif bagi para pemuda labil. Entrepreneur, pengusaha muda juga
lahir dari kerapuhan bangsa ini. Semangat perbaikan semakin kental
ketika banyak aktivis muda yang rela mengabdikan diri hingga ke pelosok.
Mengajar, menebar buku pengetahuan hingga memberikan terapi medis dan
psikologis bagi para korban bencana.
Bencana alam yang menimpa negeri
ini secara bertubi juga ternyata membuat kita sadar akan perlunya
perbaikan negeri dari banyak sisi. Kemudian industri media, yang tujuh
puluh persen dihidupkan oleh para jurnalis muda membuat masyarakat umum
dan pemerintah melek untuk saling mendukung, berjibaku membenahi negeri.
Masyarakat sipil sadar semakin sadar pada hak dan kekuatannya untuk
menekan aparat. Pemerintah, walau dengan sedikit tergagap, juga kemudian
mafhum, jika perlu ada system yang mendukung semangat perubahan itu.
Pejabatnya jadi takut membuat kesalahan, dan memilih jalan populer demi
membangun citra.
Seperti kata Ketua KPK, Abraham
Samad, pembenahan negeri -pendaur ulangan sampah itu-bisa dilakukan
seperti makan bubur. Dimulai dari gerakan kelompok pinggiran lalu
merangsek ke tengah hingga ke jantung pemerintahan, yakni Istana
Negara. Jadi, sesampah-sampahnya kaum muda masih bisa didaur ulang
untuk direkatkan kembali sebagai elemen yang meperbaiki dan menjaga
keutuhan NKRI.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar